Sumatera Barat, dan orang Minangkabau umumnya, berhutang budi kepada Prof. Harun Zain. Bagaimana kepemimpinannya dan mengapa Sumbar bisa ‘bangkit’? Mak-adang. com menurunkan empat tulisan setiap hari Senin. Ini edisi ketiga. Selamat membaca. ***
Sasuai Kato dan Perbuatan.
Oleh: M. Fuad Nasar.
Hasan Basri Durin, Gubernur Sumatera Barat dua periode 1987 – 1997, dalam Biografi Harun Zain menuturkan, Ketokohan Harun Zain bukan saja dalam memimpin, tetapi juga mengangkat Sumatera Barat. “Beliau seorang pemimpin yang amat menghargai orang lain,” ungkapnya.
Salah satu indikator integritas adalah kesesuaian kata dengan perbuatan. Di antara contoh keteladanan Harun Zain, kalau ia berkata uang sulit dan anggaran terbatas, ia sendiri menunjukkan sikap hemat dan peka dengan kondisi masyarakat.
Kalau menghadiri acara di luar kota, ia tidak naik pesawat selagi bisa naik mobil. Tidak menginap di hotel selagi bisa menginap di rumah tokoh urang awak. Untuk efisiensi biaya, kalau berangkat ke Jakarta, ia jarang membawa ajudan karena sudah terbiasa menenteng tas sendiri.
Harun Zain adalah role model gubernur yang berhati rakyat. Satu ketika, Menteri Dalam Negeri memberi dana Rp 6 juta yang di masa itu cukup untuk pengadaan kendaraan dinas gubernur. Kata Mendagri, Beli saja Mercedes Benz 200 tidak apa-apa, toh ini bukan uang Daerah, ini kan uang pusat. Jawab Harun Zain, Rakyat kita belum berkeadaan, Pak Menteri. Bagaimana mungkin gubernurnya naik Mercy. Masalahnya bukan uang pusat atau daerah, tetapi apa kata orang nanti, kalau gubernur naik Mercy.
Harga Diri.
Gubernur Harun Zain melahirkan kebijakan pembangunan gedung kantor pemerintah, BUMN dan gedung bank di Sumatera Barat, arsitektur atapnya harus model rumah bagonjong. Bangunan gedung berciri khas budaya daerah dalam kerangka kebudayaan nasional memperkuat kebijakan Gubernur Kaharuddin sewaktu membangun rumah bagonjong sebutan untuk Kantor Gubernur Sumatera Barat di Jalan Sudirman No 51 Padang.
Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur Harun Zain dengan perangkat pemerintah daerah yang dipimpinnya tidak sekadar memulihkan kondisi daerah dengan membangun sarana-prasarana fisik dan perekonomian. Satu hal yang amat penting, sebagaimana disebut di muka, ia mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri orang Minang yang redup pasca PRRI.***