Bernagari dan Bernegara (2): INISIATIF KEMBALI ‘BANAGARI.’

Oleh: M. Fuad Nasar.

Mak-adang.com menurunkan tujuh tulisan yang penting diketahui Orang Minangkabau yang disebut Anies Baswedan sebagai Kampungnya Para Pendiri Bangsa. Setiap Senin pukul 07.00 bagaimana sejarah bernegara ini kami terbitkan untuk dunsanak. Selamat membaca.***

Mak-adang.com, PADANG.

Saafroedin Bahar dan Mohammad Zulfan Tadjoedin dalam Masih Ada Harapan (Yayasan Sepuluh Agustus, Jakarta, 2004) menjelaskan menurut para antropolog, suku bangsa  atau etnik  adalah sekelompok orang yang merasa dirinya seketurunan, mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang sama, mempunyai kampung halaman (homeland) yang sama, dan memelihara komunikasi sosial yang berlanjut dengan sesama suku bangsanya.

Dalam pandangan internasional, pengakuan dan pelindungan kelompok Masyarakat Hukum Adat harus diwujudkan oleh setiap negara merujuk kepada Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 13 September 2007.  Piagam internasional secara rinci mengatur perihal pengakuan atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu segala kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB tidak boleh bertentangan dengan konvensi dan Deklarasi PBB.

Praktik pemerintahan daerah di masa Orde Baru penting dikaji kembali sebagai lesson learntng bagi bangsa Indonesia dalam konteks menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sejak 1983 ketentuan perundang-undangan menyeragamkan bentuk pemerintahan terendah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa menghapus pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang telah berjalan ratusan tahun.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1979 menetapkan jorong sebagai desa. Selain perubahan bentuk dan struktur organisasi pemerintahan lokal, tidak terelakkan perubahan nilai-nilai kehidupan sosial seperti nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang selama ini menjadi kekuatan pemersatu.

Sebagaimana terungkap dalam berbagai pembicaraan dan kajian hasil penelitian, nagari-nagari di Sumatera Barat mengalami pasang surut di masa Orde Baru khususnya sejak 1983. Kepemimpinan strategis Gubernur Azwar Anas dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Ketuanya Djohari Kahar, S.H., waktu itu mengambil langkah inisiatif dalam rangka menjaga dan melindungi keberlangsungan kehidupan bernagari.***

Nantikan senin berikutnya:  

Bernagari dan Bernegara (3): HASAN BASRI DURIN DAN KESADARAN DAMPAK BURUK PENGHAPUSAN NAGARI.

Bernagari dan Bernegara (4): BEGINI TUJUAN BERNEGARA MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Bernagari dan Bernegara (5): INI POTRET KEMANDIRIAN NAGARI KALA RAJA PAGARUYUNG BERKUASA.

Bernagari dan Bernegara (6): BEGINI NAGARI MENOPANG KEHIDUPAN MASA LALU.

Bernagari dan Bernegara (7): AKHIRNYA BANAGARI, TAPI BEGINI KONDISI KAMPUNG HALAMAN.