Mak Adang merilis satu acara penting yakni peluncuran buku karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis M.,Si. Kami menyebut penting karena dua alasan. Pertama meluncurkan buku referensi akademik kini adalah kemewahan. Apalagi ‘rezim jurnal’ dan ‘badai digital membuat kita tak perlu buku. Kedua, otonomi sendiri seperti sudah dilupakan. Ia cantik bak perawan idola hanya saat reformasi. Penggunaannya banyak yang meragukan. Masih pentingkah, atau sudah ‘tersesat’ sehingga perlunya desentralisasi. Berikut info kegiatan selengkapnya.
Mak-adang.com (JAKARTA).
Pasca Reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dengan semangat desentralisasi. Kewenangan yang sebelumnya pemberitahuan di pusat mendorong mengalir ke daerah, memberi ruang bagi inovasi lokal sekaligus mempercepat pelayanan publik. Namun, perjalanan itu tidak selalu linier. Dalam dua dekade terakhir, muncul gejala resentralisasi—tarik menarik kewenangan yang menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana arah otonomi daerah kita?
Pertanyaan itu menjadi pintu masuk diskusi dalam seminar yang diadakan oleh Prodi S2 dan S3 Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Mengangkat buku karya Hanif Nurcholis berjudul “Teori dan Regulasi Otonomi Daerah”, forum ini bukan sekadar buku bedah, melainkan ruang refleksi atas dinamika hubungan pusat–daerah yang terus berkembang.
Mengkaji Teori, Menyigi Praktik.
Dalam bukunya, Prof. Hanif Nurcholis tidak hanya memaparkan kerangka teoritis otonomi daerah, tetapi juga mengeksplorasi evolusi yang membentuk wajah desentralisasi Indonesia hari ini. Ia menguraikan bagaimana kebijakan otonomi sering kali berada di antara idealisme demokratisasi dan realitas birokrasi yang kompleks.
Karya-karya beliau yang juga banyak beredar di Academia.edu menampilkan konsistensi pemikirannya: otonomi daerah harus diwujudkan sebagai proses dinamis, bukan kebijakan statistik. Dalam beberapa tulisannya, ia menyoroti kecenderungan pemerintah pusat untuk kembali menarik kendali, terutama dalam strategi sektor-sektor.
Hal ini, menurutnya, berpotensi mengurangi daya kreasi daerah jika tidak diimbangi dengan kebijakan desain yang adaptif.
Buku ini menjadi penting karena tidak berhenti pada kritik, tetapi juga menawarkan perspektif normatif dan praktis. Ia mengajak pembaca melihat otonomi sebagai ekosistem tata kelola—di mana regulasi, kapasitas institusi, dan kepemimpinan lokal saling berkelindan.
Ruang Dialektika.
Pembaca Mak Adang berpeluang mengikuti termasuk secara online dengan mengisi link pendaftaran ( dibawah ini ). Acara dilaksanakan Kamis, 23 April 2026 pukul 09.00–11.00 WIB di Auditorium Mandiri Lt. 4 UGM, seminar ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi hingga praktisi ilmu pengetahuan. Wali Kota Yogyakarta, Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, menikmati diskusi dengan perspektif empiris dari lapangan. Forum ini terbuka untuk umum, menjadi kesempatan langka bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi kebijakan untuk berdialog langsung dengan para pemikir dan pelaku.
Lebih dari sekedar acara akademik, seminar ini adalah ruang dialektika—tempat gagasan diuji, pengalaman dipublikasikan, dan masa depan otonomi dirumuskan bersama. Di tengah kompleksitas hubungan pusat dan daerah hari ini, buku “Teori dan Regulasi Otonomi Daerah” tampil sebagai kompas intelektual. Ia tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menggugah—megajak kita semua untuk kembali berpikir kritis tentang arah desentralisasi Indonesia.
Bagi siapa pun yang peduli pada masa depan tata kelola pemerintahan, ini bukan sekadar seminar. Ini adalah undangan untuk memahami, berpikir, dan ikut membentuk arah kebijakan publik Indonesia ke depan ( Andi Mulya ).
Link Pendaftaran: ugm.id/DaftarSeminarDesentralisasiDMKP