Mak-adang.com menerima pesan WA dari Prof. Hanif Nurcholis buku karya terbaru yang penting otonomi daerah. Berikut ini ulasan kami, dan di bagian bawah adalah salinan daftar isi buku yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami isinya. Selamat membaca.
Mak-adang.com (JAKARTA) .
Buku Teori dan Regulasi Otonomi Daerah (PT Erlangga, 2025) hadir sebagai karya komprehensif yang mengupas secara mendalam perjalanan panjang pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan ketebalan 349 halaman, buku ini tidak sekadar menyajikan teori, tetapi juga merangkai sejarah, regulasi, hingga praktik otonomi daerah dari masa pra-VOC hingga era reformasi dan kontemporer.
Info Terbaru : APAKAH OTONOMI MASIH DI JALAN BENAR? INI PERINGATAN DESENTRALISASI PROF. HANIF NURCHOLIS
Kekuatan utama buku ini terletak pada kelengkapan dan sistematika pembahasannya. Penulis membawa pembaca menelusuri evolusi pemerintahan, mulai dari struktur tradisional, kolonial, hingga modern, dengan pijakan hukum yang jelas dan kronologis. Bab demi bab disusun dengan rapi, menampilkan kesinambungan antara konsep, regulasi, dan implementasi kebijakan daerah. Dukungan Beragam dari tokoh-tokoh besar seperti Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Bagir Manan semakin menegaskan bobot akademik buku ini.
Tidak hanya itu, buku ini juga unggul dalam menggabungkan teori klasik seperti staatsrecht dengan konsep modern seperti good governance dan desentralisasi. Pembahasan tentang keuangan daerah, kebijakan publik, hingga kontrol terhadap pemerintah daerah memberikan perspektif praktis yang relevan bagi pelajar, pelajar, maupun praktisi pemerintahan.
Buku Baru Lainnya: PELUNCURAN BUKU: ORANG MINANG, SURAU, NAGARI DAN NEGARA
Meski demikian, karena cakupannya yang sangat luas, pembaca awam mungkin memerlukan ketekunan lebih untuk memahami istilah-istilah teknis yang digunakan. Namun justru di situlah nilai lebihnya: buku ini menjadi referensi lengkap yang jarang ditemukan dalam satu volume.
Secara keseluruhan, buku ini layak disebut sebagai salah satu referensi penting dalam studi otonomi daerah di Indonesia—sebuah karya serius yang tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif dalam melihat masa depan tata kelola pemerintah daerah. (Andi Mulya) ****
Berikut ini daftar isi lengkap buku Teori dan Regulasi Otonomi Daerah:
DAFTAR ISI :
Sambutan Menteri Dalam Negeri
Sambutan guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie
Sambutan guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Bagir Manan
Testimoni guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof.Djohermansyah Djohan
BAB I PEMERINTAHAN PRA KEMERDEKAAN
A. Pemerintahan pra kolonial
B. Pemerintahan masa VOC
C. Pemerintahan masa Hindia Belanda abad ke-19 (1800-1905)
D. Pemerintahan masa Hindia Belanda abad ke-20 (1905-1942)
E. Pemerintahan masa pendudukan militer Jepang (1942-1945)
BAB II PEMERINTAHAN MASA KEMERDEKAAN
A. Dasar pembentukan pemerintahan daerah
B. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 1 Tahun 1945
C. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 22 Tahun 1948
D. Pemerintah lokal-daerah di bawah konstitusi RIS 1949
F. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 1 tahun 1957
G. Pemerintah lokal/daerah di bawah Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959
H. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 18 tahun 1965 Juncto UU Nomor 19 tahun 1965
I. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999
J. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU Nomor 32 Tahun 2004
K. Pemerintah lokal/daerah di bawah UU nomor 23 tahun 2014
BAB III KONSEP DAN TEORI PEMERINTAHAN
A. Konsep dan teori
B. Staatsrecht dan Adat staatsrecht
C. Binnenlandsche bestuure (pemerintahan dalam negeri)
D. Pemerintahan pangreh Praja
E. Zelfbestuure landschap ( daerah suwapraja)
F. Inlandsche Gemeente (Haminte Pribumi) dan persekutuan hukum asli/pribumi
G. Voogding (Perwalian)
H. Ontvoogding ( perwalian)
I. Asimilasi dan asosiasi
J. Erkenning ( pengakuan)
K. Locale Ressort, Locale Bestuur, Locale Raad, dan College
L. Zelfstandige Regerende van Locale Rechtsgemeenschap ( badan hukum komunitas lokal-daerah yang bebas mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya)
M. Pemerintah lokal administrasi/wilayah administrasi
N. Pemerintah daerah, daerah otonom, dan otonomi daerah
O. Daerah otonom besar dan daerah otonom kecil
P. Daerah Khusus dan Daerah Istimewa
Q. Kesatuan masyarakat hukum adat (suku dan adat). R.
Instansi vertikal ( bidang administrasi)
S. Birokrasi lokal
T. Administrasi pemerintahan daerah
U. Tipologi pemerintahan daerah
V. Sistem rumah tangga daerah
W. Sistem administrasi pemerintahan daerah
BAB IV ASAS-ASAS PEMERINTAHAN
A. Pengertian
B. Besturen Is Vooruitzien (Memerintah Adalah Memandang Jauh Ke Depan)
C. Kepastian dalam Perubahan
D. Keserasian Tujuan dengan Motif, Cara, dan Alat
E. Profesionalisme
F. Nobless Oblige
G. Tat Twan Asi (Dia Adalah Kamu)
H. Omnipresence (Selalu Hadir, Hadir di Mana-mana)
I. Freies Ermessen
J. Good Governance
K. Erkenning/Recognition (Pengakuan)
L. Konsentrasi
M. Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi
N. Asas Otonomi (Autonomie Beginsel) dan Tugas Pembantuan (Medebewind)
O. Subsidiaritas
BAB V PEMERINTAHAN DESA
A. Asal Usul Pemerintahan Desa
B. Desa Zaman Penjajahan
C. Desa Zaman Awal Kemerdekaan Sampai dengan Zaman Orde Lama
D. Desa Zaman Orde Baru dan Orde Reformasi Menjadi Korporatisme Negara
BAB VI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
A. Pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Masih Ada
C. Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
BAB VII DAERAH OTONOM ISTIMEWA DAN DAERAH OTONOM KHUSUS
A. Teori dan Praktik Otonomi Asimetris
B. Pengaturan Daerah Otonom Istimewa
C. Daerah Otonom Istimewa
D. Daerah Otonom Khusus
BAB VIII MODEL PEMERINTAHAN DAERAH
A. Model Pemerintahan Daerah
B. Model Prancis
C. Model Jerman
D. Model Inggris
E. Model Amerika Serikat
F. Model Uni Soviet dan
BAB IX HUBUNGAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, NEGARA BAGIAN, DAN PEMERINTAH LOKAL/DAERAH
A. Hubungan Antar Pemerintahan
B. Hubungan Pemerintahan yang Dikiblati Negara-Negara di Dunia
C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
D. Terdapat Wakil Pemerintah dalam Hubungan Antar Pemerintahan
E. Hubungan Pemerintahan Pusat, Negara Bagian, dan Pemerintah Lokal/Daerah dalam
Sistem Federasi Federasi
F. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal dalam Sistem Negara Kesatuan.
G. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan UUD 1945
dan UUD NRI 1945
H. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945 (Sesudah Amandemen
BAB X STRUKTUR ORGANISASI DAN WEWENANG PEMERINTAH LOKAL/DAERAH
A. Struktur Pemerintah/Daerah Daerah
B. Model Dua Hirarki (Dual Hierarchy Model)
C. Model Menyatu atau Satu Hirarki (Fused Or Single Hierarchy Model)
D. Model Hirarki Terpisah (Split-Hierarchy Model)
E. Pengertian Wewenang
F. Wewenang Pemerintah Lokal/Daerah
G. Distribusi Kewenangan Pemerintahan
H. Cara Penyerahan Kewenangan
I. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal/Daerah di Indonesia
BAB XI KEUANGAN DAERAH
A. Pengertian Keuangan Daerah
B. Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah
C. Karakteristik Keuangan Daerah
D. Keuangan Daerah dan Keuangan Nasional
E. Asas Operasional Keuangan Daerah
F. Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Keuangan Daerah
G. Penganggaran Pemerintah Lokal H. Penerimaan Lokal I. Pengeluaran Pemerintah Lokal
J. Dana Pemerintah Lokal K. Analisis Keuangan Pemerintah Lokal L. Keuangan Daerah Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014
BAB XII LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH OTONOM
A. Lembaga Pemahaman
B. Locale Raad (Dewan Lokal
C. Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah Otonom
D. Pelaksana Teknis Urusan Rumah Tangga Daerah Otonom
E. Wakil Pemerintah Pusat
BAB XIII DAERAH OTONOM KOTA, DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA
A. Pemerintah Daerah Otonom Kota
B. Daerah Otonom Kabupaten
C. Pemerintahan Adat Masyarakat Desa
BAB XIV SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DAERAH
A. Sistem Kepegawaian Daerah
B. Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah
C. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah..
BAB XV KEBIJAKAN DAERAH
A. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik
B. Desain Kebijakan Daerah
C. Koordinasi dalam Eksekusi Kebijakan
D. Sukses dan Gagalnya Penerapan Kebijakan
E. Evaluasi Kebijakan Publik
F. Cara Mengevaluasi Kebijakan
G. Hasil Evaluasi Kebijakan Publik..
BAB XVI PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH
A. Pengertian Publik dan Pelayanan Publik
B. Negara Menyediakan Barang Publik dan Jasa Publik kepada Warga Negara
C. Jenis-Jenis Pelayanan Publik
D. Kesejahteraan Masyarakat adalah Ukuran Berhasil Tidaknya Pelayanan Publik
E. Biaya Pelayanan Publik
BAB XVII KONTROL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH
A. Filsafat Kontrol
B. Model Kontrol terhadap Pemerintah Lokal/Daerah
C. Jenis-Jenis Kontrol
D. Kontrol Eksternal (Dari Luar Pemerintah Daerah
E. Kontrol Internal (Oleh Pemerintah Daerah Sendiri
F. Kontrol Politik (Council Control
G. Kontrol Peradilan
H. Judicial Review terhadap Semua Peraturan di Bawah Undang-Undang
I. Kontrol terhadap Putusan Pejabat Tata Usaha Negara
J. Kontrol terhadap Tindak Pidana Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara
K. Kontrol Masyarakat
K. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
BAB XVIII DAERAH OTONOM KE DEPAN “
***
PEMBESANAN :
Buku ini tersedia di lapak penjualan online yakni Shopee dan Tokopedia. Dapat pula menghubungi penerbit Erlangga, atau langsung staf penulis Supraliatna (WA: 085282451696)