Catatan M. Fuad Nasar (1).

Mak-adang.com menurunkan secara berkelanjutan tulisan M. Fuad Nasar tentang alam dan masyarakat Minangkabau. Sebagai birokrat dan juga intelektual muda, Fuad Nasar menulis artikel sampai buku tentang sejarah, budaya, dan peran tokoh Minangkabau di pentas nasional dan internasional. Ketertarikannya pada isu lokal sangat relevan dengan visi Mak-adang.com. Berikut ini tulisan pertama tentang peristiwa berdarah di 50 Kota. Selamat mengikuti. ***

Peristiwa Situjuah Batua (selanjutnya ditulis Situjuh Batur) bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka kolektif perjuangan bangsa. Tujuh puluh tujuh tahun berselang, kisah gugurnya Chatib Sulaiman tetap dipersembahkan sebagai teladan pengabdian tanpa pamrih. Tulisan ini mengajak kita menunduk, mengenang, dan belajar dari keberanian para pejuang di jantung PDRI.

Tragedi Berdarah.

Tujuh puluh tujuh tahun telah terlalu semenjak peristiwa Situjuh Batur tanggal 15 Januari 1949. Peristiwa Situjuh Batur merupakan tragedi besar yang sangat memilukan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat sebagai ibukota PDRI
(Pemerintah Darurat Republik Indonesia).

Peristiwa Situjuh Batur mengingatkan betapa elemen lokal perlindungan rakyat berbasis nagari (desa) di Sumatera Barat merupakan “republik-republik kecil” yang memiliki peran kunci sebagai “sekrup perjuangan”. Republik-republik kecil itu menjadi benteng terakhir ketika republik besar NKRI menghadapi situasi darurat.

Peristiwa di Masa PDRI
Sejarawan Mestika Zed dalam buku Pemerintah Darurat Republik Indonesia,
Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan (1997) melukiskan waktu itu sekitar 30 orang pemimpin sipil dan militer yang hadir dalam rapat itu mencerminkan kesan bahwa rapat yang menampilkan tokoh-tokoh paling terkemuka di Sumatera Barat. Selain itu, banyak pula yang datang ke sana bukan untuk mengikuti rapat, bahkan tidak diundang, melainkan untuk mengetahui situasi saja, sehingga jumlah yang hadir di sana berlebihan dari yang diharapkan.

Rapat para pejuang yang dilaksanakan di Lurah Kincia, Situjuh Batur, Kabupaten
Lima Puluh Kota, membahas strategi perjuangan dalam menghadapi agresi milter Belanda, dimulai sekitar pukul 23.00 WIB, 14 Januari 1949, dipimpin langsung oleh Chatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) di Sumatera Tengah. Rapat berakhir pukul 02.30 WIB, 15 Januari 1949. Surat takdir Allah bahwa apat tersebut diketahui oleh pihak Belanda, sehingga terjadi pengepungan dan penyerbuan oleh tentara Belanda. Sesuai logika, tidak mungkin tentara Belanda tahu t empat tersuruk itu kalau tidak ada yang memberi tahu. Peristiwa naas yang disebut sebagai “pembantaian” oleh tentara Belanda terjadi pada pukul 05.00 WIB.

Menurut Saksi mata, tangan Chatib Sulaiman tetap memegang buntalan surat-surat dan instruksi Gubernur Militer Mr. Sutan Moh. Rasjid. Dokumen negara yang dibungkus
dengan kain sarung dipertahankan sampai detik terakhir nyawanya melayang agar dokumen-dokumen itu tidak tercecer atau jatuh ke tangan musuh. Ia sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan pistolnya beberapa kali, namun takdir Ilahi menentukan Chatib Sulaiman harus pergi sebagai suhada pembela kemerdekaan.

Dalam peristiwa di Situjuh Batur gugurnya 69 orang prajurit terdiri dari pimpinan gerilya Sumatera Barat beserta staf dan anggota Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) sebagai barisan keamanan sipil yang didirikan di Minangkabau pada tahun 1947 dalam
menghadapi Agresi Militer Belanda II. Jenazah para pejuang yang gugur dikebumikan di daerah Situjuh.

Djoeir Moehammad dalam Memoar Seorang Sosialis (1997) mengungkapkan,
“Sampai dewasa ini Peristiwa Situjuh selalu dirasakan sebagai hari paling hitam dalam Revolusi Kemerdekaan khususnya di Sumatera Barat. Hari paling tragis. Dan bagi yang mengenal kebesaran Chatib Sulaiman tak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan betapa besarnya rasa kehilangan atas kejadian yang tragis itu. Gugurnya
Chatib Sulaiman dalam Peristiwa Situjuh merupakan kehilangan besar bagi rakyat dan pemerintah RI, terutama di Sumatera Barat.”

Berjuang Hingga Napas Terakhir
Chatib Sulaiman lahir tahun 1906 di Sumpur, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebelum memasuki gelanggang perjuangan fisik, di kota Padang Panjang ia mengabdi sebagai guru HIS Muhammadiyah dan Madrasah Irsyadinnas (MIN). Pada tahun 1930, Chatib Sulaiman diajak oleh sahabatnya Leon Salim bergabung
dengan Kepanduan Elhilaal Sumatera Thawalib dan Persatuan Murid Diniyyah School (PMDS).

Semenjak muda ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan
kemerdekaan lintas ideologi dan lintas aliran. Kawan yang menyertainya kemana pergi adalah buku. Ia seorang pecinta buku dan pembaca yang tekun. Kegemaran membaca buku-buku Sosialisme Barat, Sosialisme Timur, sosialisme pedesaan, ekonomi, buku
sejarah dunia dan sejarah Tanah Air serta buku-buku agama, membuka wawasan pemikirannya. Ia seorang yang dapat diistilahkan sebagai self made man dan sejak muda memiliki karakter sebagai seorang pemimpin dan tokoh pergerakan.

Dalam otobiografi Kenang-Kenangan Hidup, Prof.Dr.Hamka menulisnya
tentang Chatib Sulaiman. Menurut Hamka, “Perjuangan di Sumatera Barat
tidaklah dapat memisahkan nama Chatib Sulaiman. Baik di zaman Belanda ataupun penduduk Jepang, apalagi di zaman Republik. Dia adalah seorang pecinta tanah air yang kalau sekiranya duduk di Jawa barangkali sudah menjadi Menteri.”

Kata Hamka lebih lanjut, “Chatib Sulaiman memang seorang yang jujur. Kalau ditilik jiwa, di sana berkumpul kecintaan kepada Tanah Air, ilmu Sosialisme, agama Islam dan jiwa Minang. Tunduk kepada yang di atas, setia kawan, dan keras kepala. Dia kaya dengan teori. Dia pandai merancang berbagai perencanaan. Cuma harus ada yang lain yang akan menjalankan. Kata orang rencana Mr. St. Moh Rasjid pada hakikatnya keluar dari otak Chatib Sulaiman. Dan dia rela, meski dia disebut tidak.”

Sekitar tahun 1931 Chatib Sulaiman memprakarsai berdirinya Kepanduan
Muslim Indonesia (KIM). Konon kata “Indonesia” pada nama kepanduan muncul dari gagasan Chatib dan merupakan yang pertama di tanah Hindia Belanda, setelah kata Indonesia pertama kali digunakan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda tahun 1925.

Chatib Sulaiman mendirikan organisasi pergerakan PNI-baru Cabang Sumatera
Barat di Padang Panjang sekitar Desember 1932. Selama aktif di PNI-baru, Chatib Sulaiman tidak hanya mengkader anggota, tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kolektivisme dan pengawasan rakyat kepada masyarakat melalui pers yaitu
majalah Pemberi Sinar di Padang Panjang yang dirintisnya bersama Leon Salim.
Sembilan bulan kemudian, Agustus 1933, PNI-baru berhenti setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan mengadakan rapat dan berkumpul (Vergader Verbod). Beberapa tokoh PNI-baru, termasuk Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, di pedalaman Irian (Papua).

Pada tahun 1935 Chatib Sulaiman mendirikan lembaga pendidikan Merapi
Institute di Padang Panjang. Modal awal sekolah itu dibantu oleh saudagar Anwar Sutan Saidi. Sekolah Merapi Institute (masih ada sampai sekarang) memiliki andil dalam mendidik anak-anak bangsa di Sumatera Barat masa itu. Chatib Sulaiman menolak ubsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1937 ia mendirikan Perguruan Menengah
Islam dengan waktu belajar sore hari. Sekolah tersebut diberi nama Seminari Islam di Padang Panjang yang bertujuan untuk melahirkan calon calon guru agama Islam.

Pendidikan Seminari Islam tidak berlangsung lama karena di Padang Panjang sejak 1911 ada Sumatera Thawalib yang mengembangkan pendidikan Islam secara modern.

Salah satu jasa Chatib Sulaiman yang bernilai bintang di masa pendudukan
Jepang ialah menggagas pembentukan Laskar Rakyat (Giyugun) untuk mempertahankan Tanah Air. Terbentuknya Giyugun mendapat dukungan dari ulama-ulama besar Sumatera Barat. Giyugun merupakan pusat ketentaraan yang di Jawa adalah Pembela Tanah Air (PETA).

Menurut data yang dihimpun Sudarman Khatib, jumlah tentara Giyugun di
Sumatera Barat dalam catatan awal berjumlah 1.000 orang, dengan jumlah tertinggi 2.000 orang dengan pangkat tertinggi Letnan Satu (1 orang). Seluruh pasukan Giyugun menjalani latihan militer selama tiga sampai enam bulan. Chatib Sulaiman mengambil
inisiatif mengumpulkan sumbangan masyarakat berupa “beras segenggam”, yang disisihkan di s etiap rumah setiap akan memasak nasi. Setelah beras dikumpulkan dikirim seminggu
sekali ke asrama Giyugun.

Chatib Sulaiman ketika itu menegaskan, “Tiap usaha harus mendidik. Mendidik
kepada rakyat kita bahwa Giyugun itu adalah anak kita, mereka adalah kepunyaan kita.
Jiwanya tidak boleh tergadai kepada Jepang. Pendidikan Giyugun tidak boleh dikuasai oleh orang kaya. Seluruh bangsa kita harus merasakan bahwa adalah yang membiayai pendidikan anak-anaknya,” ujarnya.

Kesatuan Giyugun menjadi organ utama dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) di
Sumatera Barat. Sejarah mencatat bahwa Giyugun adalah cikal bakal Tentara Nasional Indonesia di Sumatera.

Dalam perjuangan di bidang ekonomi dan upaya memajukan kesejahteraan rakyat Chatib Sulaiman membantu Anwar Sutan Saidi (pendiri Bank Nasional) sebagai Wakil Direktur Persatuan Dagang Bumiputera di Bukittinggi. Persatuan dagang mengelola
perusahaan untuk kemandirian ekonomi rakyat dan melawan korporasi asing yang menguasai perekonomian di Tanah Air kala itu.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Chatib Sulaiman diangkat menjadi Anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI Daerah) Sumatera Barat. Dalam kapasitasnya sebagai anggota KNI Daerah ia menghadiri Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Malang, Jawa Timur. KNIP merupakan parlemen sementara Indonesia.

Chatib Sulaiman dikukuhkan menjadi Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah
(MPRD) di Sumatera Tengah dalam Perang Kemerdekaan 1945–1949 . Di samping itu t ahun 1946 ia diangkat menjadi Kepala Jawatan Kemakmuran Sumatera Barat. Setahun kemudian, terpilih menjadi pemimpin Front Pertahanan Nasional (FPN), mendampingi Hamka (Buya Hamka). FPN menjalankan fungsi menyatukan dan mengkoordinir laskar- laskar rakyat yang dibentuk oleh partai-parti politik di Sumatera Barat. Chatib Sulaiman
menginisiasi pembentukan organ pertahanan sipil Barisan Pertahanan Nagari/Kota disingkat BPNK.

Chatib Sulaiman menegaskan Proklamasi 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. “Kita harus menghadapi situasi yang maha hebat. Karena menghadapinya seluruh rakyat harus jadi tentara. Seluruh rakyat tanpa kecualinya jadi prajurit. Tiap dusun harus jadi benteng pertahanan. Tiap rumah harus jadi niat, jadi tempat perbekalan perang, perang kemerdekaan.” tegas Chatib. Ia yakin bahwa tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat menguasai suatu daerah di manakala rakyatnya, seluruh rakyatnya, tidak mau diperbudak.

Memenuhi Syarat Pahlawan Nasional
Pemikir militer asal Sumatera Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar dalam bukunya Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional: Minangkabau 1945 – 1984 , Republik Indonesia 1985 – 2015 yang diterbitkan tahun 2015 menyimpulkan Chatib
Sulaiman adalah tokoh pemersatu elite sipil dan elite militer daerah. Untuk tingkat daerah Sumatera Barat, Chatib Sulaiman adalah tokoh yang berpotensi mendekati okoh-tokoh elite Minangkabau yang terpecah-belah. Ia mudah menarik perhatian di tengah banyak orang.

Menurut Saafroedin Bahar, Chatib Sulaiman juga dekat dengan para alim ulama, antara lain dengan Hamka. Kemampuan berkomunikasi dengan para alim ulama ini penting, terutama mengingat besarnya pengaruh agama dalam masyarakat Minangkabau.
Sebagai pemimpin, ia lebih senang berada di masyarakat, berkeliling memberikan s emangat serta mempersiapkan perang gerilya di tengah rakyat. Dari segi konsepsi dan
strategi perang, peranan Chatib Sulaiman adalah gabungan dari visi strategi Simatupang dan kepemimpinan Nasution untuk daerah Sumatera Barat. Ia adalah bapak perang rakyat semesta untuk daerah ini.

Chatib Sulaiman yang gugur pada 15 Januari 1949 adalah pejuang dan negarawan tanpa cacat. Beliau sangat pantas dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai pengakuan negara dan generasi penerus atas jasa dan pengorbanannya yang tidak bernilai bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pengusulan gelar pahlawan nasional Chatib Sulaiman sejak beberapa tahun lalu diangkat oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan sudah masuk ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Kepahlawanan yang puncak yaitu menyumbangkan jiwa dan raga untuk membela kemerdekaan tanah air, negara dan bangsa yang telah diberikannya. Semoga semuanya
diterima dan diridhai di sisi Allah SWT.

Wallahu a’lam bisshawab.