SETELAH MIMPI BOGOR BARAT

Oleh : Dr. Andi Mulya S.Pd., M.Si  
(Peneliti Terbaik Bidang Sosial Budaya, pernah tenaga ahli anggota DPR-RI)   

Mimpi Ridwan Kamil memiliki satu tambahan Kabupaten Pemakaran Baru akhirnya pupus. Walau sejak 2006, konon, diupayakan, Kabupaten Bogor Barat itu batal lahir karena moratorium. Adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik yang menjadi rerefensi pembatalan itu. Moratorium, katanya, sejak tahun 2014, masih berlaku. Belum ada perubahan sehingga Bogor Barat harus menunggu dan bersabar.
Pemekaran daerah wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk berkembang. Meliputi perrtumbuhan ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built -up area) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya (Ikhsan, 2019:160). Di balik ‘gagalnya’ pemekaran Bogor Barat sekarang, ada yang mesti dicermati tidak sekadar usulan akademik pentingnya pemekaran. Juga besarnya potensi dan dampak layanan masyarakat yang dijanjikan. Melainkan apa yang sebenarnya terjadi dan dilihat sendiri oleh masyarakat tentang Kabupaten Bogor. Kabupaten yang kaya, penduduknya malah sama dengan satu propinsi seperti Sumatera Barat. Lahan luas, industri maju, pariwisata seperti puncak dan lain-lain, dan pendidikan juga terkemuka seperti IPB University. Alam potensial. Masyarakat sangat homogen dan produktif. Sebagian besar pertanian terutama buah dan hortikulturanya memasok kebutuhan ibu kota. Akan tetapi potensi yang ada boleh dikatakan tidak maksimal baik sesuai potensinya. Kabupaten Bogor, bagai tidak dibangun. Dibiarkan saja dan tumbuh. Namun ada yang sangat abai terkait pemekaran yakni persiapan dan penataan wilayahnya. Sesuai Bupati Bogor, Ade Yasin, ada 14 kecamatan calon wilayah Bogor Barat meliputi166 desa. Daerah itu adalah Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya, Leuwiliang. Kemudian Pamijahan, Leuwisadeng, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya, Jasinga, Rumpin, Parungpanjang, dan Tenjo. Daerah yang selama ini dianggap ‘jauh’ di pinggir dari layanan Pemerintah Kabupaten. Walau di ‘pinggir‘ namun daerahnya padat. Apalagi Dramaga dengan IPB University tersebut.
Syarat Lahan Lahan yang dikuasai pemerintah adalah syarat berhasilnya menata kabupaten baru, seperti Bogor Barat. Menurut Nazief Siddik, ahli perencanaan wilayah, beberapa daerah di Kalimantan yang berhasil menjadi kota baru, karena pemerintah ‘menguasai’ (=menyediakan) lahan yang luas.
Lahan itu dibeli oleh pemerintah jauh sebelum usulan sudah final kepada Mendagri. Pada saat itu, lahan akan mudah diperoleh karena langsung dari masyarakat. Harga juga tidak tinggi, karena belum tersedia jalan dan jembatan. Juga belum banyak penghuni, dan relatif mudah untuk dikosongkan saat dibeli pemerintah. Lahan itu bisa berjumlah 30 ha. bahkan 100 ha. Tergantung keadaan wilayah. Di lahan itulah pemerintah menatanya menjadi pusat pemerintahan dengan kantor dinas. Demikian pula pemukiman pegawai yang tidak terpisah dari penduduk. Pusat bisnis seperti pasar, pusat layanan pendidikan keamanan dan rekreasi. Lengkap dengan rencana saluran air, aliran listrik, dan termpat genangan air berupa waduk atau dana.Dengan demikian saat anggaran disuntik untuk membangun semua fasilitas pemerintah, ibu kota baru bergerak menjadi daerah yang nyaman. Tidak banjir dan macet untuk 40 tahun yang akan datang. Bagaimana dengan Bogor Barat? Dari 14 kecamatan yang akan bergabung dengan kabupaten baru ini, ada dua calon yang akan menjadi ibu kota, yakni Rumpin pilihan terakhir, dan Cigudeg yang sempat diusulkan. Dapat dibayangkan begitu terbuka pengumuman sebagai ibu kota baru, harga tanah melonjak bisa 1.000 persen. Pengusaha tanah dan masyarakat jauh lebih cepat memobilisasi investasi dari pada pemerintah. Sementara saat bersamaan pemerintah tidak punya lahan yang cukup. Jangan berharap menjadi ibu kota baru yang representatif, menyediakan pusat pemerintah yang standard saja akan sangat terbirit-birit. Adanya Kabupaten Bogor sebagai induk, tak lepas untuk menjadi contoh. Penataan kantor pemerintah hanya terbangun di Jalan Tegar Beriman. Kini ada stadion baru Pakan Sari sebagai pusat ekonomi baru. Sementara secara keseluruhan 10 km. dari radius pusat pemerintah Kabupaten Bogor kurang nyaman. Jalan penuh berbelok-belok seperti PDAM menuju RSUD. Demikian jalan-jalan lain yang kecil melalui perumahan, seperti akses dari Jalan Keradenan ke arah Bojonggede. Padahal daerah ini pemukiman padat. Demikian pula dari Bambu Kuning ke Citayam. Pemerintah Kota Bogor seperti ‘menyerah’ karena ada sungai Kali Baru, mulai dari Kampung Bambu Kuning sampai ke Pasar Citayam, perbatasan dengan Depok. Tak menunjukan sebagai jalan yang layak terusan dari pusat pemeritahan yang tertata. Padahal berada tidak jauh dari kantor Bupati Kabupaten. Demikian pula terkait perhatian pada sungai tersebut. Pemda seperti tidak punya keinginan menatanya menjadi lebih baik. Sungai penuh sampah, sejalan dengan itu masyarakat menjadikannya sebagai tong sampah panjang.
Kabupaten Dambaan Tujuan pemekaran daerah adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteran kepada masyarakat, 2) memperkokoh basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung. Dalam pemekaran terjadi mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi, pemerataan ekonomi.
Sesuai misinya, kabupaten baru bernama Bogor Barat ini diharapkan tentu lebih baik.Ia bertetangga dengan Tangerang, dengan penataan kota yang bagus. Sementara Bogor Barat memiliki potensi alam yang lebih baik, udara sejuk, dengan corak daerah pariwisata. Mungkinkah Bogor Barat seperti yang dimimpikan, apalagi bila bercermin dari perjalananan pemerintahan Kabupaten Bogor yang sekarang. Sampai kini kita maklum jalan utama Tegar Beriman saja tambal sulam, tidak nyaman dilewati. Pertanyaan yang masih terus membutuhkan kerja luar biasa, komitmen dan kerja keras pemerintah, DPRD dan masyarakatnya. *